MURATARA, BeritaGann – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2027. Namun, penyusunan anggaran tahun mendatang dihadapkan pada tantangan fiskal menyusul proyeksi penurunan pendapatan daerah hingga Rp88,35 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Kamis (12/11/2026). Dalam agenda tersebut, pihak eksekutif dan legislatif secara resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Persetujuan bersama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muratara yang diwakili Wakil Bupati H. Junius Wahyudi dengan pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Devi Arianto, Wakil Ketua I Eken Kasasi, dan Wakil Ketua II H. Jainal Abidin.
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan dan penyelarasan antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Proses penyusunan KUA-PPAS dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun serta menyepakati arah kebijakan anggaran sebelum memasuki tahapan penetapan APBD.
Pendapatan Daerah Mengalami Koreksi Hampir 10 Persen
Berdasarkan angka yang disampaikan dalam rapat paripurna, kemampuan pendapatan Kabupaten Muratara pada 2027 diperkirakan mengalami penurunan cukup signifikan.
Pada tahun anggaran 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp893.399.526.851. Sementara itu, dalam proyeksi anggaran 2027, pendapatan tersebut direncanakan sebesar Rp805.047.021.345.
Dengan demikian, terdapat selisih penurunan mencapai Rp88.352.505.506 atau sekitar 9,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penyesuaian juga terjadi pada sisi belanja daerah. Jika pada 2026 total belanja mencapai Rp937.761.371.376,46, maka untuk tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp867.627.852.665,62.
Angka tersebut menunjukkan pengurangan alokasi belanja sebesar Rp70.133.518.710,84 atau sekitar 7,48 persen.
Perubahan proyeksi pendapatan dan belanja ini menjadi gambaran bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan fiskal secara lebih cermat, terutama dalam menentukan program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
DPRD dan Pemkab Diminta Cermat Menentukan Prioritas
Melalui kesepakatan KUA dan PPAS tersebut, Pemkab Muratara bersama DPRD telah menetapkan kerangka dasar dalam penyusunan APBD 2027.
Dokumen kesepakatan itu mencakup sejumlah komponen penting, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan, pembagian plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah, hingga penentuan program, kegiatan, belanja serta rencana pengeluaran pembiayaan.
Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh rencana penggunaan anggaran disusun berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.
Di tengah proyeksi berkurangnya pendapatan daerah, pemerintah dituntut semakin selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai. Efektivitas belanja, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan program prioritas perlu menjadi perhatian utama.
Selain itu, keselarasan antara perencanaan dan kemampuan keuangan daerah juga menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan tidak terbebani oleh kebijakan anggaran yang kurang realistis.
Kesepakatan Awal Menuju Penetapan APBD 2027
Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan awal menuju penyelesaian pembahasan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2027.
Selanjutnya, dokumen tersebut akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran hingga mencapai tahap penetapan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.
Dengan kondisi fiskal yang diproyeksikan lebih terbatas, tantangan pemerintah daerah bukan hanya menyesuaikan besaran anggaran, tetapi juga memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, serta tetap menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Utara. (David)