MURATARA, BeritaGann – Komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat kembali ditunjukkan melalui sinergi bersama lembaga legislatif.
Hal tersebut terlihat saat Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, didampingi Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Kamis (23/7/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2025, sekaligus pengambilan keputusan DPRD dan penyampaian pendapat akhir kepala daerah.
Dalam forum resmi tersebut, Bupati H. Devi Suhartoni menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Muratara atas kontribusi, pandangan, serta berbagai masukan yang telah disampaikan selama proses pembahasan Raperda.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai catatan, saran, dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi sekaligus perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta meningkatkan mutu pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Muratara.
Perubahan KUA-PPAS 2026 Disesuaikan dengan Kebutuhan Daerah
Selain membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni penyampaian penjelasan Bupati terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian tersebut merupakan bagian dari tahapan perencanaan perubahan APBD 2026, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta penyesuaian terhadap prioritas penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui perubahan KUA dan PPAS, pemerintah daerah berupaya memastikan arah kebijakan anggaran tetap relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan target pembangunan yang telah direncanakan.
Penyesuaian anggaran juga menjadi instrumen penting untuk menjaga efektivitas penggunaan sumber daya keuangan daerah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil optimal.
Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Kemajuan Muratara
Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam agenda paripurna tersebut mencerminkan pentingnya hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kolaborasi kedua lembaga tidak hanya diperlukan dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran, tetapi juga dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan komunikasi dan koordinasi yang konstruktif bersama DPRD, diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat kualitas pelayanan publik.
Sinergi yang terbangun antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan Muratara yang berkelanjutan, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui komitmen bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara optimistis dapat terus memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Muratara yang semakin maju. (David)