Sembilan Kali Raih Opini WTP, Pemkab Muratara Tegaskan Komitmen Transparansi dan Pengelolaan APBD

MURATARA, BeritaGann – Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Musi Rawas Utara, H. Devi Suhartoni, saat menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyampaian jawaban eksekutif tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Senin (6/7/2026), yang menjadi bagian penting dari tahapan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran daerah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya. Turut hadir Bupati Muratara, Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh pemuda, serta insan pers.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati H. Devi Suhartoni menyampaikan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan berbagai pandangan, evaluasi, kritik, dan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025.

Menurutnya, seluruh masukan legislatif merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan menjadikan setiap catatan yang disampaikan fraksi-fraksi sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan anggaran pada masa mendatang.

Sembilan Kali Berturut-turut Raih WTP dari BPK

Salah satu capaian yang turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Muratara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat tersebut merupakan capaian kesembilan secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bupati menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan bertanggung jawab.

Namun demikian, capaian WTP bukan menjadi alasan untuk berpuas diri. Pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan kualitas administrasi keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penggunaan anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Strategi Menghadapi Penurunan Kapasitas Fiskal Daerah

Menanggapi sejumlah pandangan fraksi mengenai berkurangnya kemampuan fiskal daerah, Bupati menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak secara nasional.

Situasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program dan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Muratara menegaskan bahwa program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam menentukan kebijakan belanja daerah.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai langkah strategis.

Upaya tersebut meliputi peningkatan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pengembangan sistem pemungutan berbasis digital, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah secara produktif, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat.

Bupati Ingatkan OPD agar Disiplin Mengelola Anggaran

Dalam aspek pelaksanaan anggaran, Bupati juga memberikan penekanan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Ia mengingatkan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, pelaksanaan kegiatan, maupun hasil yang dicapai.

Seluruh OPD diminta menjalankan tugas secara profesional dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan anggaran pembangunan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

DPRD Pastikan Pembahasan Berjalan Sesuai Mekanisme

Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Devi Arianto, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan kelanjutan dari pembicaraan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2024.

Agenda utama rapat adalah mendengarkan tanggapan dan jawaban kepala daerah terhadap berbagai pandangan umum yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi DPRD terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Setelah penyampaian jawaban eksekutif, proses pembahasan Raperda akan dilanjutkan melalui tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan tata tertib DPRD.

Melalui forum tersebut, hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD kembali diperkuat dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, serta pengawasan.

Pemkab Muratara berharap komunikasi dan koordinasi yang konstruktif bersama lembaga legislatif terus terpelihara sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

Dengan mempertahankan capaian tata kelola keuangan sekaligus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berkomitmen menghadirkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.